Jomblosaurus : Negara, Sifat-Sifat Negara, Bentuk Negara, dan Unsur-unsur Negara

Negara, Sifat-Sifat Negara, Bentuk Negara, dan Unsur-unsur Negara

Negara,Sifat-Sifat Negara,Bentuk Negara,dan Unsur-unsur Negara   
Posted on Nov 11, 2011 by Ihsan Taufik



1. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara terbagi menjadi 2 bentuk, ya1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan : Suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang menatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara, yang menggabungkan diri sedemikian rupa hingga menjadi satu negara yang negara-negara itu mempunya status bagian-bagian. Negara Kesatuan dapat berbentuk menjadi Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kita (Indonesia) merupakan termasuk negara kesatuan.
  

2. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Sifat-Sifat Negara, Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Negara Serikat(Federasi) itu Negara tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian, tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat, hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Contoh dari Negara serikat adalah Amerika yang terdiri dari beberapa Negara bagian.

Bentuk Negara

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di UUD 45 pasal 1. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan bentuk negara yaitu: bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer, Semi-Presidensil, dan Presidensil.
Menurut pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Agustus 2007 dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang paling tepat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Warga negara adalah Seseorang dengan keanggotaan dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Karena telah menjadi anggota dari sebuah Negara maka setiap warga Negara haruslah taat pada hukum yang berlakudi Negara tersebut

UNSUR-UNSUR NEGARA

Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, syarat berdirinya suatu Negara haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:
 Rakyat yang bersatu,
§
 Daerah atau wilayah,
§
 Pemerintah yang berdaulat, dan
§
 Pengakuan dari Negara lain.
§
Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan bahwa unsure-unsur berdirinya suatu Negara antara lain berupa rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lainnya, dan pengakuan (deklaratif). 
  

A. RAKYAT 
 
 Pengertian Rakyat
&
Rakyat merupakan unsure terpenting Negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk Negara. Rakyat pula yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Di dalam suatu Negara, rakyat dapat dibedakan menjadi:
 Penduduk dan bukan penduduk,
§
 Warga Negara dan bukan warga Negara (warga Negara asing).
§
 Penduduk, Bukan Penduduk, Warga Negara, dan Bukan Warga Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya adalah sebagai berikut.
 Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga Negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga Negara, atau melalui proses naturalisasi.
§
 Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada (Contoh: Duta besar, Konsuler, Kontraktor, dsb.).
§
Antara warga Negara dan bukan warga Negara juga dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, warga Negara dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu, sedangkan yang bukan warga Negara tidak demikian.

B. WILAYAH
  

Luas atau sempitnya wilayah yang didiami tidak menjadi persoalan baik bagi penyelenggaraan kehidupan pemerintahan maupun domisili rakyatnya. Ada Negara yang wilayahnya sangat luas, seperti Indonesia. Akan tetapi, ada juga Negara yang wilayahnya hanya beberapa pulau-pulau kecil, seperti Singapura.
Wilayah Negara mencakup:
 Daratan
§
 Lautan
§
 Udara
§
 Daerah Ekstrateritorial
§
 Batas Wilayah Negara
§

C. PEMERINTAH YANG BERDAULAT 

 
 Pemerintah dalam Arti Luas dan Sempit
&
Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif Negara.
Dalam arti organ ini, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun arti sempit.
  

1. Pemerintah dalam arti luas
Pemerintah yang berdaulat adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara, meliputi badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan konsultatif, eksaminatif, dan konstitutif.
  

2. Pemerintah dalam arti sempit
Pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).
 Kedaulatan Negara
&
Kata “daulat” dalam pemerintahan berasal dari kata daulah (Arab), sovereignty (Inggris), souvereiniteit (Prancis), supremus (Latin), dan sovranita (Italia) yang berarti “kekuasaan tertinggi”.

D. PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN 
 
 Pengakuan secara de Facto
&
Pengakuan de facto diberikan kalau suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri menjadi pemerintahan yang stabil.
Pengakuan de facto menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut :
   

• Pengakuan de facto bersifat tetap
Artinya, pengakuan dari Negara lain terhadap suatu begara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan.
   

• Pengakuan de facto bersifat sementara
Artinya, pengakuan yang diberikan oleh Negara lain dengan tidak melihat lebih jauh pada hari depan, apakah Negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila ternyata Negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka Negara lain akan menarik kembali pengakuannya.


 Pengakuan secara de Jure
&
Menurut sifatnya, pengakuan de jure dapat dibedakan sebagai berikut :
   

• Pengakuan de jure bersifat tetap
Artinya, pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa Negara baru tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil.
   

• Pengakuan de jure bersifat penuh
Artinya, terjadi hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatic. Negara yang mengaku berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan.

                         
Source : Budiyanto, Drs. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. 2003. Jakarta: Erlangga.

Share On:

1 komentar:

Back to Top